<!--[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
IN
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
<![endif]
BAB I
PENDAHULUAN
Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir, (bahasa
Arab: مصر, Maṣr) adalah sebuah
negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika
bagian timur laut. Dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² Mesir mencakup
Semenanjung Sinai (dianggap sebagai bagian dari Asia Barat Daya), sedangkan
sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan
Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur.
Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah
di timur.Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir Sungai Nil (sekitar 40.000 km²). Sebagian besar daratan merupakan bagian dari gurun Sahara yang jarang dihun
Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen
kuno termegah
di dunia, misalnya Piramid Giza, Kuil Karnak dan Lembah Raja
serta Kuil Ramses. Mesir diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politikal
utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Secara historis, modernisasi pendidikan
di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
Napoleon Bonaparte pada saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
tehnologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini,
memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan
modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Diantara tokoh-tokoh tersebut
Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang
terakhir, secara historis, kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan
tokoh-tokoh yang lain.
Sistem Pendidikan di negara Mesir meliputi:
1. Sekolah Dasar (Ibtida’i).
2. Sekolah Menengah Pertama (I’dadi).
3. Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah ‘Ammah).
4. Pendidikan Tinggi.[1]
-->
Pada
kesempatan ini kami dari kelompok empat pada mata kuliah Perbandingan
Pendidikan akan mencoba membahas tentang Sistem Pendidikan di Negara Mesir.
BAB II
PEMBAHASAN
STUDI TENTANG POTRET SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR
A. Potret Sistem Pemerintahan
Mesir berbentuk Republik sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah
Negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Mohamed Hosni Mubarak telah
menjabat menjadi presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981
setelah pembunuhan Presiden Mohamed Anwar el-Sadat, selain itu ia juga pemimpin
partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir Dr. Ahmed Nazif dilantik pada 9
Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Atef Ebeid.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidental
multipartai. Secra teoritis kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan
perdana menteri namun dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang
selama ini dipilih dalam pemilu dalam kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan
pemilu parlemen multipartai.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan
perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk
pertama kalinya sejak 1952. Rakyat Mesir mendapatkan kesempatan untuk memilih
pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun aturan yang baru juga menerapkan
berbagai batasan sehingga berbagai tokoh seperti Ayman Nour, tidak bisa
bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.Dan pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir
menuntut presiden Mubarak untuk meletakkan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi
besar-besaran menuntut presiden Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11
Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri.[2]
Semenjak tahun 1979, sistem pemerintahan Mesir bersifat
desentralisasi yakni memperbesar kekuasaan gubernur sebagai wakil presiden di
daerah, dengan hal tersebut mendorong keterlibatan masyarakat lebih besar dalam
membuat keputusan yang berkaitan dengan prioritas sosio-ekonomi masyarakat
lapisan bawah.
Republik Arab Mesir mempunyai Dewan perwakilan Rakyat yang terdiri
dari 458 anggota yang dipilih, 10 orang diantaranya ditunjuk oleh Presiden.
Kira-kira 50% anggota DPR Mesir yang dipilih berasal dari rakyat tani dan
buruh. Mesir juga mempunyai Dewan Konsultatif dan sebuah badan yang dikenal
dengan “Dewan Khusus Nasional” yang berfungsi membantu Presiden. Mesir dibagi
dalam 26 “governorat (kegubernuran)” yang masing-masingnya dikepalai oleh
seorang gubernur yang diangkat oleh Presiden. Menurut UU No. 43 tahun 1979,
governorat mempunyai fungsi administrasi yang penting dalam pendidikan,
kesehatan, perumahan, pertanian, irigasi, transportasi dan lain-lain.
Kementerian pendidikan di pusat bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan dan
perencanaan secara keseluruhan dan kelanjutannya, sedangkan governorat
bertanggung jawab atas pengimplementasian dan pengadministrasian.[3]
B. Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara
Republik Arab Mesir luasnya kurang lebih satu juta kilometer
persegi dan terletak di bagian timur laut benua Afrika dan Semenanjung Sinai di
barat daya benua Asia. Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, Laut
merah Merah, Terusan Suez, dan Teluk Aqaba di sebelah timur. Daerah Semenanjung
Sinai dipisahkan dari daerah Mesir Lainnya oleh Terusan Suez. Di barat, Mesir
berbatasan dengan Negara Libia, dan Sudan di selatan.
Mesir berpenduduk 67.273.906 jiwa pada tahun 1997 dengan
komposisi 36% berusia di bawah 15 tahun, dan 37% di atas 65 tahun. Dan di
perkirakan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2000 ini, sehingga menjadi salah
satu Negara di dunia yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi. Secara etnis,
Mesir terdiri dari suku Ejipsi, Badui, dan Barbar.
Topografi daerah Mesir berbentuk padang pasir di bagian
barat dan timur serta lembah sungai Nil dengan deltanya. Padang pasir barat
yang mencakup 68% daratan Mesir merupakan daerah tanah tandus kering, yang
ditutupi oleh dataran pasir yang sangat luas, bukit-bukit pasir yang
berpindah-pindah karena angin, dan lembah-lembah dalam yang luas. Sebagian
lembah-lembah itu seperti lembah Qattara, siwa, dan Faium di bawah permukaan
laut.[4]
Mesir merupakan Negara terbesar di wilayah Afrika Utara, tepatnya diantara
22˚LU - 32˚LU dan 25˚BT - 36˚BT. Luas negara ini mencapai 997.739 km²
dengan jumlah penduduk sekitar 76.117.430
jiwa. Adanya penduduk asli yang tinggal secara nomaden di daerah gurun
menyebabkan Mesir mengalami ketimpangan dalam hal penyebaran penduduk dan
pendapatannnya. Meskipun memiliki banyak devisa, namun pendapatan perkapita
penduduknya hanya mencapai 1.350 US dollar. Pendapatan tersebut didukung oleh
beberapa kegiatan perekonomian diantaranya sebagi berikut:
1. Pertanian
Sektor pertanian menyumbangkan 17% perekonomian negara
Mesir. Meskipun didominasi oleh wilayah gurun, namun Mesir mendapatkan berkah
dari adanya aliran sungai Nil yang menyuburkan kawasan lembah dan deltanya.
Mesir terkenal sebagai penghasil kapas, gandum, kurma, zaitun, dan serat
papyrus (bahan baku kertas). Seiring dengan dibangunnya bendungan Aswan, maka
pertanian Mesir semakin maju. Saat ini produk pertaniannya semakin berkembang
dengan menghasilkan berbagai jenis buah-buahan, sayuran, padi, dan
rumput-rumputan untuk makan ternak.
2. Peternakan dan Perikanan
Selain sebagai petani, masyarakat Mesir juga banyak yang
hidup beternak secara nomaden. Jenis hewan ternak yang dikembangkan secara
tradisional adalah domba, biri-biri, dan unta. Adapun perikanan dibedakan atas
perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut banyak diusahakan di
perairan Laut Merah dan perairan Laut Tengah, sedangkan perairan darat
banyakdiusahakan di sungai Nil dan di kawasan bendungannya.
3. Pertambangan
Hasil tambang utama Mesir adalah minyak bumi dan gas alam
yang terdapat di pantai dan perairan laut Merah serta di kawasan gurun Libya
dan semenannjung sinai. Selain hasil tambang utama tersebut, dikembangkan juga
pertambangan fosfat, bijih besi, dan garam.
Sampai tahun 1990-an, negara ini masih swasembada gandum dan
beras, malah bahan pangan pokok diekspor untuk negara-negara Timur Tengah. Kita
pernah mengimpor beras dan gandum dari Mesir pada tahun 1980-an. Mesir juga
mempunyai minyak walaupun tidak sebanyak Arab Saudi atau Kuwait. Produksi
tertinggi dicapai pada tahun 1996 dengan volume 900.000 barrel per hari.
Sejalan dengan naiknya harga minyak setelah tahun 1970-an, hasil minyak
tersebut dipakai untuk menyubsidi harga pangan untuk rakyat yang cukup besar.[5]
C. Filsafat Pendidikan yang Dijadikan Dasar Pengembangan
Pendidikan
Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal
dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada
saat penaklukan Mesir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai
Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini, memberikan inspirasi yang
kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir
yang dianggapnya stagnan. Di antara tokoh-tokoh tersebut Jamaluddin al-Afghani,
Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Dua yang terakhir, secara historis,
kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain.
Berawal dari datangnya Napoleon Bonaparte di Alexandria,
Mesir pada tanggal 2 Juli 1798 M. Tujuan utamanya adalah menguasai daerah
Timur, terutama India. Napolen Bonaparte menjadikan Mesir, hanya sebagai batu
loncatan saja untuk menguasai India, yang pada waktu itu dibawah pengaruh
kekuasaan kolonial Inggris. Kedatangan Napolen ke Negara Mesir tidak hanya
dengan pasukan perang, tetapi juga dengan membawa seratus enam puluh orang
diantaranaya pakar ilmu pengetahuan, dua set percetakan dengan huruf latin,
Arab, Yunani, peralatan eksperimen, diantaranya membawa teleskop, mikroskop,
kamera, dan lain sebagainya, serta seribu orang sipil. Tidak hanya itu, ia pun
mendirikan lembaga riset bernama Institut d’Egypte, yang terdiri dari empat
departemen, yaitu: ilmu alam, ilmu pasti, ekonomi dan polititik, serta ilmu
sastera dan kesenian. Lembaga ini bertugas memberikan masukan bagi Napoleon
dalam memerintah Mesir. Lembaga ini terbuka untuk umum terutama ilmuwan
(ulama’) Islam. Ini adalah moment kali pertama ilmuwan Islam kontak langsung
dengan peradaban Eropa, termasuk Abd al-Rahman al-Jabarti. Baginya perpustakaan
yang dibangun oleh Napoleon sangat menakjubkan karena Islam diungkapkan dalam
berbagai bahasa dunia.
Perjalanan Napoleon ke Mesir membawa sebuah harapan dan
perubahan yang bagus bagi sejarah perkembangan bangsa Mesir, terutama yang
menyangkut pembaharuan dan modernisasi pendidikan di sana. Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi Perancis banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh
Mesir untuk melakukan perubahan baik secara sistem dan kurikulum pendidikan
yang sebelunya dilakukan secara konvesional. Diantara tokoh yang mendapatkan
inspirasi tersebut adalah Muhammad Ali Pasa dan Muhammad Abduh. Dua tokoh ini,
kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya.[6]
D. Kebijakan Strategis di Bidang Pendidikan
Kebijakan pendidikan di Mesir memiliki kemiripan dengan
pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menyiapkan lulusan pendidikan yang
memiliki daya kompetitif global.
1. Sebagai negara yang padat penduduk dan memiliki banyak
lembaga pendidikan guru, dan siswa, Mesir telah mengembangkan suatu sistem
pelatihan guru melalui pelatihan jarak jauh (distance learning/training) dengan
menggunakan keunggulan teknologi informasi. Model ini juga penting untuk
dikembangkan di Indonesia agar pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada guru
dapat dilakukan lebih cepat dan efesien.
2. Sistem penjenjangan karier guru secara fungsional yang
diselenggarakan di Mesir tampaknya lebih bergradasi dan dapat menciptakan
profesionalisme pendidik. Sistem yang diatur mulai dari status guru sebagai assistant
teacher, teacher, senior teacher, sampai master teacher. Jenjang status guru
seperti itu dapat berpengaruh positif terhadap jenjang karier guru dan
pembinaan profesi guru yang lebih terstruktur.
3. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan
tradisi agama yang kuat, Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam
pendidikan Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan
dengan standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki
pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat. Karena itu, dalam pengembangan
kurikulum dan evaluasi pendidikan agama, pendidikan Islam di Mesir sering
menjadi rujukan negara-negera Islam lainnya. Sebagai misal, sistem pendidikan
al-Azhar Cairo terbuka untuk menerima calon mahasiswa dari berbagai lulusan
sekolah menegah namun mereka harus lulus seleksi, memiliki ijazah yang diakui
setara, dan harus mengikuti matrikulasi bagi mereka yang dianggap belum cukup
dapat melanjutkan kuliah. Sistem ini sebenarnya belum dimiliki di Indonesia, karena
akses pendidikan untuk masuk di PTAI masih longgar dan standar kelulusan calon
mahasiswa variatif.[7]
E. Kebijakan negara terhadap pendidikan agama Islam
Agama Islam adalah agama negara di Mesir, dan bahasa Arab
bahasa resmi Negara. Cita-cita demokrasi terus dikembangkan dengan berbagai
cara untuk menentang feodalisme, monopoli, dan eksploitasi. Pendidikan wajib
selama 5 tahun pada pendidikan dasar, dan dapat ditambah ke tingkat pendidikan
yang tinggi. Pendidikan adalah gratis pada sekolah-sekolah negeri. Negara
mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan menjamin otonomi universitas dan
pusat-pusat penelitian dengan cacatan bahwa semua kegiatan itu diarahkan pada
usaha-usaha keperluan masyarakat dan pada peningkatan produktivitas.
Penghapusan buta huruf (iliterasi) merupakan tugas nasioanal, dan Islam adalah
pelajaran dasar dalam kurikulum.[8]
F. Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan Tenaga
Kependidikan
1. Pengembangan Kurikulum Dan Evaluasi Pendidikan.
Kementrian pendidikan Mesir telah mengembangkan suatu system
pelatihan untuk guru-guru pada semua jenjang pendidikan muali dari guru tamn
kanak-kanak sampai dengan guru sekolah menengah. Sistem yang dikembangkan
berupa training jarak jauh (distance training) melalui video coverensce yang
sekali tayang dapat melibatkan lebih dari 9000 guru diberbagai daerah yang
sudah dibangun fasilitas training secara interaktif. Training model ini
diselenggarakan oleh pusat pengembangan teknologi untuk training guru atau yang
disebut tecnoloigy development centre (TDC) dengan melibatkan sejumlah nara
sumber dari berbagai perguruan tinggi, TDC sangat berperan dalam menyediakan
layanan training untuk guru yang melalui perangkat teknologi yang diciptakan
dan mempercepat akses pelatihan dan kuliah bagi guru didaerah terhadpa sistem
pelatihan yang lebih bermutu dan terkontrol.
Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar
pendidikan nasional berdasasrkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir.
Standar nasional ini berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun
demikian pada tingkat implementasi kurikulum, kementrian pendidikan mesir lebih
bertanggung jawab untuk pengembangan pendidikan ditingkat secondary education
dan tanggungjawab juga sampai pada penyelenggaraan ujian nasional. Sementara
itu untuk pengembangan dan implementasi pendidikan pada jenjang pendidikan
Pre-School dan Elementary Educatin menjadi tanggungjawab tingakt distrik, dasn
pada tingkat Preparatory Education pada tigkat states atau tingkat propinsi.
Untuk pegembangan evaluasi pendidikan NCEEE (National Center
For Examinition and Education Evalution) atau pusat pengembangan Kurikulum dan
Evaluasi Pendidikan yang terletak di al-madina al-munawara sreet, Cairo juga
memiliki peranan penting. Lembaga ini merupakan lembaga inependen yang diberi
kewenangan yang bersifat otonomi oleh kementrian Pendidikan Mesir yang
didirikan untuk menyelenggarakan kebutuhan kajian saintifik untuk kebutuhan
pengujian data, evaluasi pendidikan agar kurikulum yang telah ditetapkan dapat
dicapai sesuai dengan target, membangun karakter siswa dan memproosikan
kemampuan, kreativitas dan kecakapan siswa dalam berbagai bidang budaya, ilmu
dan teknologi. NCEEE dilengkapi dengan fasilitas komunikasi informasi dengan internet
yang konek ke semua departemen yang dioperasikan dengan menggunakan satelit.
Pengembangan evaluasi dilakukan secara serempak pada siswa
semua jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang menjadi fokus pengembangan
mencakup semua mata pelajaran. Sedangkan ntuk pengembangan kurikulum yang juga
menjadi tanggungjawab NCEEE, semua mata pelajaran sudah dikembangkan dalam
bentuk buku pelajaran, yang disebarkan kesetiap sekolahan. Untuk menunjang
efektifiatas penggunaan buku, NCEEE juga mengembangkan sejumlah CD interaktif
yang dapat digunakan pada proses pembelajaran siswa dan training guru.
2. Training Guru Inisiatif UNESCO Mesir
Sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam bidang
pendidikan, UNESCO Mesir mengembangkan suatu sistem pelatihan guru untuk mendukung
tercapainya sumber daya manusia Mesir yang handal. Training ini diselenggarakan
melalui kerjasama dengan perusahan-perusahaan besar yang berperan dalam
melakukan sertifikasi keahlian guru selepas training.
a. Pengembangan sistem training guru yang terintegrasi dan
terpadu yang dilakukan di Mesir tampaknya dapat menjadi model yang dapat
dikembangkan di Indonesia. Keterpaduan yang menyangkut pemberian layanan
training yang dikemas dalam penyebaran informasi, penggunaan teknologi untuk
training jarak jauh, pengembangan muatan training, dan koordinasi antar
instansi terkait telah menyebabkan training guru yang dilakukan oleh Training
Development Center (TDC) maupun oleh UNESCO memiliki arah pengembangan
kompetensi guru lebih jelas dan biaya yang dibutuhkan lebih efesien.
b. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru yang
dilakukan di Mesir lebih mengarah pada pemenuhan standar kompetensi yang tidak
hanya untuk memenuhi standar nasional, tetapi juga untuk peningkatan kemampuan
standar internasional. Arah kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam
penyiapan SDM guru yang mampu mengawal pendidikan yang berkualitas di masa
mendatang. Peningkatan kompetensi guru seperti ini sesungguhnya sangat relevan
dengan kebijakan pendidikan di Indonesia yang kini tengah dengan giat
mewujudkan pendidikan yang bermutu, yang tidak saja dapat memenuhi standar
nasional pendidikan (SNP) tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta
didik dalam menguasai standar internasional.
G. Sistem Penjenjangan Pendidikan yang Dikembangkan
Struktur dan Jenis Pendidikan
1. Sistem Sekolah Sekuler
Pendidikan wajib di Mesir berlaku sampai “grade” 8 dan ini
dikenal sebagai pendidikan dasar. Ada pendidikan Taman Kanak-kanak dan “play
group” yang mendahului pendidikan dasar, tetapi jumlahnya sangat kecil dan
kebanyakan berada dikota-kota. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang.
Jenjang pertama yang dikenal dengan “Sekolah Dasar” mulai dari “Grade” 1 sampai
“Grade” 5, dan jenjang kedua, yang dikenal dengan “Sekolah Persiapan”, mulai
dari “Grade” 6 sampai “Grade” 8. Sekolah persiapan ini baru menjadi pendidikan
wajib dalam tahun 1984, sehingga nama “Sekolah Persiapan” tidak tepat lagi.
Setelah mengikuti pendidikan dasar selama delapan tahun,
murid-murid punya empat pilihan; tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah
menengah umum, memasuki sekolah tekhnik menengah tiga tahun, atau memasuki
sekolah tekhnik lima tahun. Pada sekolah menengah umum, tahun pertama (Grade 9)
adalah kelas bersama. Pada Grade 10 murid harus memilih antara bidang sains dan
non sains (IPA vs Non-IPA) untuk Grade 10 dan 11.
Pendidikan tinggi di universitas dan institusi spesialisasi
lainnya mengikuti pendidikan akademik umum. Pendidikan pada sebagian lembaga
perguruan tinggi berlangsung selama dua, empat atau lima tahun tergantung pada
bidang dan program yang dipilih. Semenjak tahun 1991, sebagian tamatan sekolah
tekhnik dibolehkan melanjutkan ke pendidikan tinggi.
Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di Republik Arab
Mesir, berdampak meningkatnya tuntutan atas pendidikan, dan seterusnya,
meningkat pula jumlah murid. Peningkatan jumlah murid ini sebagai pengaruh dari
kenyataan bahwa semenjak Revolusi tahun 1952, Mesir selalu berjuang memperluas
pendidikan sebagai salah satu prasyarat untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
Pada level pendidikan tinggi, struktur sekuler mempunyai 220
fakultas dan institusi pendidikan tinggi lainnya dengan 16.000 staf pengajar,
dan 695,736 mahasiswa (628,820 pria dan 66,916 wanita).
2. Sistem Sekolah Al Azhar
Sitem sekolah Al Azhar hampir sama dengan sistem sekolah
sekuler pada tingkat pendidikan dasar. Perbedaannya ialah bahwa pendidikan
agama islam lebih mendapat tekanan. Tetapi, untuk mata pelajaran kurikulumnya
seperti pada sekolah sistem sekuler. Grade 10 dan 11 sama untuk semua murid.
Pada akhir Grade 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum dua
tahun lagi, atau masuk ke seekolah agama selama dua tahun.
Pada level universitas, fakultas-fakultasnya sama dengan
yang ada pada pendidikan sekuler tetapi kurikulumnya lebih menekankan pada
keagamaan. Selanjutnya, seluruh pendidikan guru untuk pendidikan keagamaan
hanya diselenggarakan dalam lingkungan sistem Al Azhar.
Sekolah-sekolah Al Azhar lebih sedikit muridnya dibandingkan
dengan jumlah murid sekolah sistem sekuler. Dalam tahun 1988, presentase murid
pada sekolah Al Azhar hanya 3,6% dari seluruh murid dalam sistem sekuler. Pada
tingkat pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa pada jalur Al Azhar adalah 14,3%
dari jumlah mahasiswa pada kedua jalur pada tahun 1988. Jumlah yang kecil pada
sekolah-sekolah Al Azhar ini, yaitu 14,3% kelihatannya tinggi, tetapi ada
catatan mengenai ini. Lebih besar jumlah tamatan dari jalur Al Azhar yang masuk
ke pendidikan tinggi dibandingkan dengan tamatan sekolah sistem sekuler. Perlu
dicatat bahwa tidak ada pendidikan tekhnik pada sitem Al Azhar
3. Pendidikan Vokasional dan Tekhnik
Upaya untuk memperluas pendidikan kejuruan (vokasional) dan
pendidikan tekhnik dimulai tahun 1950-an. Jumlah sekolah vokasional dan tekhnik
meningkat dari 134 (dengan 31.800 siswa) dalam tahun 1952 menjadi 460 buah
(dengan siswa 115.600) dalam tahun 19600. Abtara 1970 dan 1988 jumlah siswa
pada kedua jenis sekolah ini naik dari 275.300 orang menjadi 978.800. ini
beearti kenaikan 19% dan 40,8% pada kedua periode tersebut.
Dalam tahun 1988, Mesir memiliki 563 buah sekolah vokasional
dan tekhnik yang berarti 48,7% dari seluruh sekolah menengah yang ada. Jumlah
murid pada sekolah-sekolah ini melampaui jumlah murid sekolah menengah umum.
Pada sekolah vokasional dan tekhnik pada tahun 1988 jumlah murid adalah 759.700
orang. Sedangkan jumlah murid sekolah menengah umum 564.668 orang. Jumlah murid
wanita yang terdaftar pada sekolah vokasional dan tekhnik meningkat cukup
tinggi pada tahun 1970.
Pada tingkat pendidikan tingkat tinggi, dalam tahun 1988.
Terdapat 34 institut tekhnik dengan jumlah mahasiswa 59.400 berdasarkan catatan
The National Center for Education Research. Ini sama dengan 7,5% dari total
mahasiswa tinggi.
Jumlah guru sekolah menengahvokasional dan tekhnik naik dari
13.700 orang (14% wanita) tahun 1970 menjadi 42.800 orang (26% wanita) tahun
1987 yang berarti 23,6% dan 28,7% dari total guru-guru sekolah menengah.
Walaupun jumlah siswa pada sekolah vokasional dan tekhnik naik cukup besar,
namun rasio murid-guru bertambah kecil dari 20:1 menjadi 8:1 pada periode 1970-1988.
Pada level pendidikan tinggi, staf pengajar pada institut tekhnik berjumlah 690
orang dalam tahun 1988, yaitu 4,3% dari seluruh staf pengajar pendidikan
tinggi.[9]
Di Negara Mesir memiliki Sistem Manajemen Pendidikan:
1. Otorita
Sistem pendidikan mesir adalah tanggung jawab kementrian
negara. Kementrian pendidikan bertanggung jawab mulai dari pendidikan
prasekolah sampai ke pendidikan tinggi dalam aspek perencanaan, kebijakan,
kontrol kualitas, kordinasi dan pengembangannya. Pejabat-pejabat pendidikan di
tingkat governorat bertanggung jawab atas pengimplementasiannya. Mereka yang
memiliki lokasi, membangun, dan melengkapi serta mengawasinya agar berjalan
dengan baik. Mereka juga berusaha mendorong sumbangan dana partisipasi masyarakat.
Ringkasnya, mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu untuk menjamin
terselenggaranya operasional dengan efisien.
Kementrian Al-azhar bertanggung jawab mengatasi kebijakan
dan perencanaan pendidikan pada universitas Al-azhar dan perguruan tinggi serta
sekolah-sekolah lainnya dala lingkungan Al-azhar.
2. Pendanaan
Peningkatan jumlah guru dan sekolah, perbaikan peralatan dan
kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah menyebabkan kenaikan belanja
pendidikan. Duapuluh tiga (23) juta pound mesir (E) sama dengan UU$77 juta yang
diselenggarakan pada tahun 1952 naik menjadi E 126 juta pound (UU$420 juta)
tahun 1969. Pada periode yangb sama investasi masyarakat pada pendidikan
meningkat dari E2,5 juta pound (UU$8,4 juta) menjadi E33,3 juta found (UU$111,2
juta). Sesuda tahun 1970, alokasi dana untuk pendidikan mulai meningkat dengan
jumlah yang lebih besar dibandingkan alokasi sebelumnya. Dalam tahun 1984,
pengeluaran masyarakat untuk pendidikan mencapai E1,186,5 juta pound (UU$1,163
juta). Ini berarti 8,9% dari keseluruhan pengeluaran pemerintah atau sama
dengan 4,1% GNP. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan formal dalam tahun
1988 adalah 18,55% dari total pengeluaran untuk masyarakat. Gajih mnyerap 80%
lebih, sementara pengeluaran lain 20%. Investasi untuk gedung meningkat pada
tahun 1980 an dari 7% menjai 13%. Masih saja tidak cukup gedung-gedung sekolah
dan apabila seluruh permintan dipenuhi, pemerintah harus menyediakan biaya
lebih dari E3 miliar pound (UU$2,94
miliar). Dalam masa 10 tahun yang akan datang. Dari tahun 1964-1978,
pengeluaran untuk pendidikan prauniversitas meningkat 4 kali lipat, sementara
pengeluaran untuk pendidikan tinggi meningkat lebih dari 5 kali lipat.
Pendidikan tinggi dalam tahun 1970 menggunakan 20,4% dari total pengeluaran
pemerintah untuk pendidikan 31,4% tahun 1978. Dari total anggaran kementrian,
pendidikan dasar menerima 44% jumlah ini masih perlu ditingkatkan.
Sistem pendidikan saat ini mempertimbangkan sekolah
persiapan (sekolah menengah pertama) sebagai jenjang akhir untuk wajib belajar.
Ini berarti peningkatan biaya. Gaji guru-guru pada semua level pendidikan telah
naik begitu besar antara tahun 1981 dan 1988 dibandingkan kenaikan sebelumnya.
3. Personalia
Kementrian pendidikan hampir memiliki 2000 staf profesional
dan pendukung, biasanya dipilih dengan cermat. Para perencana, misalnya,
biasanya dipilih dari lulusan universitas dengan tambahan pendidikan selama 1
tahun di institut perencanaan di kairo. Pada umumnya, yang dipilih adalah
mereka yang telah menunjukan keterampilan mengajar yang sangat baik.
Pelajaran-pelajaran khusus juga diberikan kepada orang yang akan menjadi
inspektur, konsultan, supervisor, kepala sekolah, asisten teknik, direktur dan
sebagainya. Metode dan prosedur penilaian yang rinci digunakan untuk keperluan
alokasi dan promosi. Antara petugas dikementrian dan yang ada di govermorat
selalu silakukan pertukaran informasi melalui rapat-rapat yang dilakukan secara
reguler serta melalui jalur-jalur komunikasi lainnya.
4. Kurikulum dan Metode Pengajaran
Di Mesir, kurikulum adalah hasil pekerjaan tim. Tim
kurikulum ini terdiri dari konsultan, supervisior, para ahli, para profesor
pendidikan, dan huru-guru yang berpengalaman. Biasanya ada sebuah panitia untuk
setiap mata pelajaran atau kelompok pelajaran, dan ketua-ketua panitia diundang
rapat sehingga segala keputusan dapat dikoordinasikan. Kurikulum yang sudah
dihasilkan oleh panitia diserahkan kepada Dewan Pendidikan Prauniversitas yang
secara resmi mengesahkannya untuk diimplementasikan. Berdasrkan peraturan,
kurikulum dapat diubah dan di sesuaikan untk mengakomodasikan kondisi
setempatatau hal-hal khusus.
Pusat Penelitian Pendidikan Nasional bertanggung jawab
mengumpulkan informasi mengenai materi pengajaan berdasrkan kurikulum dan
mengenai implementasinya dilapangan. Hasil penelitian itu disalurkan ke dewan
kesekretariatan, dan apabila diperlukan perubahan, sebuah panitia di bentuk dan
diserahi tugas untuk mempelajarinya dan merumuskan perubahan-perubahan itu. Ada
berbagai cara untuk terjaminnya relevansi dan diseminasi program baru. Sejumlah
besar`supervisior, konsultan dari semua level bertemu secara reguler dengan
guru-guru guna memberikan bimbingan dan untuk mengumpulkan informasi. Ada
berbagai pusat latihan, sekolah percobaan, dan sekolah percontohan, yang
bertujuan untuk pembaharuan kurikulum serta perbaikan metode mengajar. Garis
besar kurikulum ditentukan sebuah tim kecil mirip dengan tim yang diterangkan
di atas dibentuk untuk menulis buku teks. Buku teks menurut kurikulum tidak
persis sama dengan kurikulum yang dilaksanakan. Perbedaannya disebabkan oleh
berbagai faktor seperti kondisi kelas, kurangnya alat peraga dan perlengkapan
lainnya, dan kualitas guru. Bertentangan dengan apa yang digariskan dalam
kurikulum, kebanyakan pengajaran masih berorientasi variabel.
Pada level pendidikan tinggi lebih banyak kebebasan dalam
menyusun kurikulum dan dalam pemakaian buku teks. Faktor-faktor seperti kelas
yang selalu menjadi bertambah besar, dan kurangnya peralatan fasilitas lainnya
cenderung menurukan standar yang dicapai oleh mahasiswa. Mengandalkan buku dan
kuliah kelihatannya semakin dominan di perguruan tinggi.[10]
H. Perbedaan antara lembaga pendidikan milik swasta dan
negeri
1. Sistem Pendidikan Formal
Sistem pendidikan Mesir mempunyai dua struktur parallel:
struktur sekuler dan struktur keagamaan Al Azhar. Struktur sekuler diatur oleh
Kementrian Urusan Al Azhar. Ini sering juga disebut Kementrian Agama di
negara-negara lain. Selain dari kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang
diikuti oleh sejumlah kecil anak. Misalnya, anak-anak cacat masuk ke
sekolah-sekolah khusus; bagi yang ingin menjadi militer masuk ke sekolah
militer, dan ada pula generasi muda yang meningkatkan sekolahnya dan mendafar
pada program-program nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai badan atau
lembaga.
2. Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal didefinisikan sebagai serangkaian
kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini
dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang
tertentu, apakha itu anak-anak, generasi muda, atau orang dewasa; apakah mereka
laki-laki atau perempuan, petani, pedegang, atau pengrajin; apakah mereka dari
keluarga orang kaya atau keluarga miskin. Di Mesir, pendidikan nonformal
trutama dikaitkan dengan penghapusan iliterasi. Dengan demikian, kebanyakan
program lebih dikonsentrasikan pada pendidikan nonformal dalam aspek itu.
Berdasarkan hasil sensus tahun 1960 Mesir, 70% penduduk di ata usia 10 tahun
adalah buta huruf. Dalam tahun 1976, Mesir mencatat 13.3 juta orang dewasa (di
atas 15) yang buta huruf atau 61,8% dari total penduduk dewasa. Pada tahun 1986
jumlah itu malah meningkat menjadi 17,2 juta orang tapi presentasinya menurun
menjadi 49,4%
Tingkat iliterasi wanita lebih tinggi dari tingkat iliterasi
pria. Dalam tahun 1976, 77,6% wanita dewasa Mesir tidak dapat menulis dan
membaca, sedangkan pria dewasa hanya 46,4% tahun 1986. Presentase itu menurun
menjadi 61,8 wanita, dan 37,8% pria.
Semenjak tahun 1967, Kementrian Perburuhan menyelenggarakan
program-program untuk mendidik orang-orang yang telah menamatkan pendidikan
tingkat dasar, dan orang-orang yang putus sekolah formal yang berusia di antara
12 dan 18 tahun. Mereka dilatih dalam ketrampilan vokasional yang cocok untuk
lingkungan dan kemampuannya. Pendidikan ini biasanya diselenggarakan selama
sembilan bulan, tujuh bulan dipusat-pusat latihan vokasional, dan dua bulan di
tempat-tempat unit produksi. Para peserta latihan kemudian ditempatkan bekerja
pada sektor pemerintah atau sektor swasta.
Dalam tahun 1984, Kementrian Perburuhan melalui
program-program pelatihan jangka pendek dalam bidang vokasional untuk
mempersiapkan pekerja-pekerja yang ketrampilannya sangat kurang, dengan tujuan
memenuhi kebutuhan pasar kerja dalam bidang-bidang tertentu. Juga dilakukan
platihan bagi buruh-buruh yang pekerjaanyya tidak ada lagi atau diperkirakan
akan habis. Pelatihan ini berlangsung selama empat bulan. Peserta pelatihan,
yang berusia antara 18 dan 45 tahun, diberi ilmu pengetahuan dan
ketrampilanyang diperkirakan cukup sebagai langkah pertama. Latihan praktek
dilakukan di pabrik-pabrik milik pemerintah dan swasta, sedangkan pelajaran
teori diberikan pada sekolah-sekolah perindustrian.
Di bawah pengawasan Kementrian Perindustrian, ada 33 buah
pusat pelatihan di berbagai governoart. Pusat-pusat pelatihan ini
menyelenggarakan program-program kilat bagi pekerja yang masih “smishkilled”
melalui pemagangan di industri-industri, dan juga meningkatkan ketrampilan para
teknisi. Program bagi orang yang smiskilled ini diikuti peserta yang berusia
sekitar 17 tahun dengan lama program enam bulan. Program pemagangan dapat pula
diikuti oleh murid-murid yang telah tamat pendiddikan dasar, atau mereka yang
tdak akan melanjutkan pendidikan ke sekolah tekhnik. Program pemagangan ini
berlangsung selam tiga tahum.
Untuk meningkatkan ketrampilan karyawan, perusahaan memilih
karyawan yang telah punya penglaman kerja minimal lima tahun untuk mengikuti
pelatihan tekhnis malam hari selama tiga bulan.[11]
BAB III
KESIMPULAN
v Potret Sistem Pemerintahan
Mesir dibagi dalam 26 “governorat (kegubernuran)” yang
masing-masingnya dikepalai oleh seorang gubernur yang diangkat oleh Presiden.
Menurut UU No. 43 tahun 1979, governorat mempunyai fungsi administrasi yang
penting dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, irigasi, transportasi
dan lain-lain.
v Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara
Pendapatan yang ada di Mesir didukung oleh beberapa kegiatan
perekonomian diantaranya: Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Pertambangan.
v Filsafat Pendidikan yang Dijadikan Dasar Pengembangan
Pendidikan
Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal
dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada
saat penaklukan Mesir.
v Kebijakan Strategis di Bidang Pendidikan
Mesir memiliki sistem pembelajaran agama Islam pendidikan
Islam yang sangat kuat. Standar untuk pendidikan Islam pun dilakukan dengan
standar yang lebih menjamin lulusan pendidikan keagamaan agar memiliki
pengetahuan dan pemahaman agama yang kuat.
v Kebijakan negara terhadap pendidikan agama Islam
Negara mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan menjamin
otonomi universitas dan pusat-pusat penelitian dengan cacatan bahwa semua
kegiatan itu diarahkan pada usaha-usaha keperluan masyarakat dan pada peningkatan
produktivitas.
v Pengembangan Kurikulum dan Pengembangan Tenaga
Kependidikan
Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan menggunakan standar
pendidikan nasional berdasasrkan kebutuhan pengembangan pendidikan di Mesir.
Standar nasional ini berlaku untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.
v Sistem Penjenjangan Pendidikan yang Dikembangkan
1. Sekolah Dasar (Ibtida’i).
2. Sekolah Menengah Pertama (I’dadi).
3. Sekolah Menengah Atas (Tsanawiyah ‘Ammah).
4. Pendidikan Tinggi:
[1]
Drs. Abd. Rachman Ashegaf, M.Ag, Internasionalisasi
Pendidikan (Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat)
Hlm.61-62
[2]http://madchan-islamiclibrary.blogspot.com/2011/11/sejarah-perkembangan-filsafat.html
jm 12.00 wib
[3] Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara, (Bandung: Tim Lubuk Agung, 2001) hlm. 225-227
[4] Ibid. hlm. 225
[5]
http://madchan-islamiclibrary.blogspot.com/2011/11/sejarah-perkembangan-filsafat.html
jm 12.00 wib
[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir
[7]
http://kependidikanislamuinbandung.blogspot.com/2011/04/sistem-pendidikan-di-negara-mesir.html
[8] Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara, (Bandung: Tim Lubuk Agung, 2001) hlm. 227
[9] Prof. Drs. H. Agustiar Syah Nur, MA, Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara, (Bandung: Tim Lubuk Agung, 2001) hlm. 229-232
[10] Ibid. 232-236
[11] Ibid. 228-232
Ditulis Oleh : Unknown ~ Komunitas Blogger Pekalongan
Sobat sedang membaca artikel tentang STUDI TENTANG POTRET SISTEM PENDIDIKAN DI MESIR. Karena Adminnya Baik hati dan tidak sombong, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya
